KEPUTUSAN KOREA UTARA MEMBATALKAN UPAYA REUNIFIKASI KOREA

Abstract

Keberadaan Uni Soviet dan Amerika Serikat di Semenanjung Korea pasaca Perang Dunia II mengakibatkan ketidakstabilan di Korea dan pemberontakkan untuk kemerdekaan Korea. Sehingga pada tanggal 15 Agustus 1948 terbentuk sebuah negara di Korea Selatan dengan nama Republik Korea berdasar negara demokrasi kapitalis. Korea bagian utara juga meresmikan negara Korea Utara dengan nama Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) berdasar negara komunis sosialis pada tanggal 9 September 1948. Dengan terbentuknya dua negara baru di Semenanjung Korea, maka masing-masing negara mengklaim bahwa merekalah pemerintah yang legitimate di Semenanjung Korea. Klaim legitimasi antara Korea Utara denga Korea Selatan berujung pada konflik bersenjata antara kedua Korea. Tentara Korea Utara menyerang Korea Selatan untuk menyatukan kembali Korea dibawah kekuasaan komunis pada tanggal 25 Juni 1950 hingga 3 Juli 1953. Untuk menghindari terjadinya Perang Korea maka kedua negara Korea mengupayakan perdamaian di Semenanjung Korea. Upaya damai dimulai dengan saling membuka komunikasi dan hubungan baik antar Korea. Hubungan antar Korea tidak lagi sekedar persaingan dan permusuhan namun, berorientasi pada kerjasama reunifikasi Korea. Upaya menuju reunifikasi Korea dirintis oleh presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung dengan mengadakan pertemuan antar Korea dalam rangka membentuk Sunshine Policy pada tahun 1998. Pertemuan ini kemudian dilanjutkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antar-Korea yang diadakan pada tahun 2000. Rencana KTT antar-Korea tersebut dimaksudkan untuk membicarakan lebih serius ke arah reunifikasi Korea. Namun ternyata Korea Utara merubah sikapnya terhadap upaya reunifikasi Korea.