European Union Artificial Intelligence Act: Perspektif dan Pengaruh Kebijakan Uni Eropa Terhadap Pengaturan AI Negara Ketiga

Abstract

Kekhawatiran global terhadap potensi risiko pengembangan AI telah memicu persaingan penyusunan regulasi di tingkat nasional, regional, dan global. Salah satu usulan yang telah disahkan dalam organisasi supranasional Uni Eropa (UE) adalah European Union Artificial Intelligence Act (EU AI Act). Pengesahan EU AI Act menimbulkan urgensi tersendiri, khususnya terkait kebijakan ekstrateritorial yang menimbulkan efek brussels akibat dominasi pasar dan penentuan standar pemasaran AI secara global. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, EU AI Act merupakan instrumen hukum sekunder berbasis regulation yang mengikat secara menyeluruh terhadap anggota UE sejak diundangkan. EU AI Act bertujuan untuk meningkatkan fungsi pasar internal UE melalui penetapan regulasi horizontal yang berpusat pada perlindungan hak asasi manusia. Fleksibilitas pengaturan EU AI Act mendefinisikan AI sebagai keluarga teknologi yang berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, EU AI Act mengklasifikasikan AI berdasarkan tingkat potensi risiko untuk menentukan standar pengembangan dan penempatan pasar sistem AI. Penentuan terminologi dan standar pengembangan AI mempengaruhi pengaturan AI di negara ketiga melalui efek brussels yang membentuk kebiasaan internasional baru. Efek brussels secara de facto ditandai dengan kepatuhan perusahaan global termasuk perusahaan dari USA dan Tiongkok terhadap ketentuan EU AI Act untuk mengakses pasar UE. Sedangkan, efek brussels secara de jure ditandai dengan pengadopsian ketentuan EU AI Act oleh negara ketiga. Adapun pengaruh EU AI Act terhadap organisasi regional lainnya seperti ASEAN yang mengadopsi ketentuan EU AI Act dalam dokumen kerja sama sebagai komitmen politik negara anggota ASEAN dalam pengembangan dan penggunaan AI.