Optimalisasi Manajemen Pemanfaatan Aset Tanah Gedung dan Bangunan untuk Peningkatan PAD di BPKAD Kabupaten Jember

Abstract

Aset daerah berkaitan dengan segala sumber ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah, yang memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa mendatang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah Kab. Jember harus memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk pemasukan PAD. Pengelolaan dan pemanfaatan aset di Kab. Jember dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hal ini berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Jember No. 8 Th. 2023. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis optimalisasi manajemen pemanfaatan aset tanah gedung dan bangunan untuk peningkatan PAD di BPKAD Kab. Jember. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan pengumpulan dokumen. Teknik pengumpulan data tersebut, dilihat dari indikator optimalisasi manajemen pemanfaatan aset yakni inventarisasi aset dan legal audit, penilaian aset, sistem informasi manajemen aset dan optimalisasi pemanfaatan aset. Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi manajemen pemanfaatan aset di BPKAD Kab. Jember sudah berjalan dengan baik serta sesuai dengan konsep manajemen aset. Tetapi, terdapat bentuk-bentuk pemanfaatan aset, yang masih belum berjalan secara menyeluruh. Proses inventarisasi aset dan legal audit aset tanah gedung dan bangunan belum terlaksana secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan status dokumen legal aset, yang belum mencapai 50%. Progres sertifikasi aset tanah di BPKAD Kab. Jember, hanya mencapai 863 sertifikat terbit atau 13,89% dari total 6.210 bidang aset. Terdapat pemanfaatan aset yang dilakukan BPKAD, terbagi menjadi pemanfaatan yang berdampak pada PAD (penyewaan dan kerja sama pemanfaatan) dan pemanfaatan yang tidak berdampak PAD (pinjam pakai). Terkait pemanfaatan yang jarang dilakukan BPKAD Kab. Jember yakni bangun guna serah, bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur dan badan layanan umum daerah.