Evaluasi Kesesuaian Pelayanan Kefarmasian Puskesmas X di Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu fasilitas negara yang dikelola oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat yang berada di Indonesia. Dengan memberikan pelayanan yang terjangkau dengan bentuk promotif dan preventif, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menjadi salah satu pilihan pertama masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan oleh Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK). Pelayanan kefarmasian ini terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas diperlukan agar kualitas pelayanan kefarmasian dapat tetap terjaga. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi pelayanan kefarmasian di salah satu Puskesmas di Kota Malang, yaitu Puskesmas X, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif dengan melakukan wawancara bersama Apoteker memakai lembar checcklist yang diambil dari daftar tilik di buku Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pada penelitian ini juga dilakukan observasi dan juga dokumentasi di ruang farmasi Puskesmas X. Dari hasil penelitian, didapatkan profil Puskesmas X yang merupakan Puskesmas BLUD non-rawat inap dengan akreditasi Paripurna. Puskesmas yang buka selama enam hari ini telah memiliki satu Apoteker dan tiga TTK dengan STR dan SIP yang masih berlaku. Dengan pelayanan kefarmasian yang telah terintegrasi dengan sistem elektronik dan waktu tunggu pelayanan yang telah memenuhi standar, pelayanan kefarmasian telah berjalan dengan optimal. Sedangkan untuk evaluasi pelayanan kefarmasian, diketahui bahwa kategori viii ketenagakerjaan dan kebijakan pelayanan kefarmasian telah memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku dengan persentase 100%. Untuk kategori sarana dan prasarana, pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, serta farmasi klinik masih terdapat beberapa poin yang belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku karena secara berturut-turut mendapatkan persentase 94,14%, 91,19%, dan 91,11%. Pada kategori sarana dan prasarana, poin yang belum memenuhi standar adalah tidak adanya timbangan mikro dan kurangnya tempat duduk di ruang tunggu pasien infeksius. Pada kategori pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, poin yang belum memenuhi standar adalah tidak adanya blanko salinan resep. Pada kategori pelayanan farmasi klinik, poin yang belum memenuhi standar adalah tidak dilakukannya pelayanan salinan resep, belum dilakukannya PIO pada pasien infeksius, dan tidak dilakukannya pencatatan maupun pelaporan pada kegiatan home pharmacy care.