Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Tidak Orisinal di Marketplace Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Abstract

Kasus Brand Hanlim yang atas tindak pendomplengan merek terhadap Brand Rodhey dengan mengambil produk Brand Rodhey kemudian menempelkan merek Hanlim pada produk tersebut. Konsumen yang membeli produk dari Brand Hanlim pasti mengalami kerugian sebab brandingnya menjual produk mewah dengan harga yang tinggi. Melalui fakta hukum tersebut, akan dibahas lebih lanjut lagi pada penelitian karya ilmiah skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Tidak Orisinal di Marketplace Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” dengan rumusan masalah (1) Apa bentuk perlindungan konsumen atas pembelian produk non-orisinal di marketplace Shopee; (2) Bagaimana tanggung jawab dari Shopee dalam menjaga orisinalitas dan integritas merek-merek terkenal yang terjual di marketplace-nya; (3) Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila mengalami kerugian atas pembelian produk non-orisinal di Marketplace Shopee. Tujuan dari penelitian skripsi ini ialah memahami bentuk perlindungan konsumen atas pembelian produk non-orisinal di Marketplace Shopee, dan tanggung jawab dari Shopee dalam menjaga orisinalitas dan integritas merek-merek terkenal, serta penyelesaian sengketa hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila mengalami kerugian atas pembelian produk non-orisinal di Marketplace Shopee. Metode penelitian yang di gunakan dalam menjawab rumusan masalah pada skripsi ini ialah tipe penelitian yuridis-normatif (legal research) untuk menemukan aturan hukum yang berlaku yang sesuai dengan norma hukum melalui bahan kepustakaan yang dikaitkan dengan isu hukum serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian Pustaka dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 sub pokok bahasan. Pertama, mengenai perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum; Kedua, terkait dengan konsumen yang terdiri dari pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen; Ketiga, terkait dengan pelaku usaha yang terdiri dari pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, larangan pelaku usaha; Keempat, terkait dengan orisinalitas produk yang terdiri dari pengertian orisinalitas produk, ciri-ciri orisinalitas produk; Kelima, terkait dengan marketplace yang terdiri dari pengertian marketplace, bentuk marketplace. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah Pertama, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian produk non-orisinal di marketplace terbagi menjadi dua yaitu bentuk perlindungan hukum internal dan eksternal yang tercermin pada hubungan hukum antara Shopee, merchant, dan konsumen. Untuk perlindungan hukum internal dilandasi pada klausula perjanjian kontrak antara Shopee dengan merchant serta kebijakan garansi untuk merespon komplain konsumen. Terkait dengan perlindungan hukum eksternal sebagai penguat perlindungan hukum internal yang terbentuk menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, tanggung jawab dari Shopee dalam menjaga orisinalitas dan integritas merek-merek terkenal yang terjual di marketplace-nya dikaitkan dengan teori negligence dengan dasar hukum dengan merujuk Pasal 19 UUPK dan Pasal 1365 KUHPerdata serta PP Nomor 80 Tahun 2019 dan PP Nomor 71 Tahun 2019 sebagai penguatan pelaksanaannya. Untuk itu, Shopee telah membentuk beberapa kebijakan diantaranya yakni terkait klasifikasi pelarangan produk, pembatasan akun toko karena telah melanggar kebijakan pelarangan produk, dan penjelasan mengenai sebab-sebab pembatasan akun, serta upaya pengembalian akun melalui pengajuan banding pada Shopee. Ketiga, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila mengalami kerugian atas pembelian produk non-orisinal di Marketplace Shopee melalui alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR). Terkait dengan kasus Brand Hanlim, penyelesaian sengketa Online Dispute Resolution (ODR) sangat tepat karena memfasilitasi media internet dan dilakukan dalam bentuk mediasi yang mana Shopee sebagai mediatornya. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah perlindungan hukum konsumen atas pembelian produk non-orisinal di Shopee terdiri dari perlindungan internal yang tercermin pada hubungan antara merchant, Shopee, dan konsumen melalui kebijakan perjanjian kerjasama kemitraan serta garansi pengembalian badang atau dana dan eksternal yang merujuk pada UUPK dan Undang-Undang Merek. Kemudian, Shopee bertanggung jawab menjaga keaslian produk dengan landasan teori negligence (teori kelalaian), mengacu pada UUPK, KUHPerdata, dan PP terkait dengan menerapkan kebijakan larangan produk, pembatasan aktivitas akun dan upaya pengembalian akun. Terkait dengan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan penyelesaian melalui mediasi yang berbasis ODR, dengan Shopee sebagai mediatornya. Saran yang dapat penulis berikan yaitu, Pertama Shopee perlu membentuk kebijakan garansi pengembalian barang atau dana yang lebih luas cakupannya terhadap klaim ganti rugi bagi konsumen yang baru diketahui produk non-orisinal telah melewati 7 hari setelah penerimaan barang untuk mengajukan pengembalian dan memasukkan resi pengiriman dalam maksimal 5 hari setelah pengajuan pengembalian disetujui dengan kondisi produk yang sudah lama dipakai oleh konsumen dan bagi konsumen lebih bijak dan tidak mudah tergiur pada penawaran produk di marketplace pada barang mewah dalam memenuhi gaya hidup.