Tindak Pidana Perjudian Melalui Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN.Sag)

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini membuat hampir semua hal telah beradaptasi dengan kemajuan internet sehingga hampir semua hal bisa kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi melalui internet yang salah satunya adalah kejahatan siber yakni perjudian online. Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 301/Pid.Sus/2022/PN.Sag terdapat ketidaksesuaian surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa terkait dengan bentuk dakwaan dan perumusan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa dan terdapat ketidaksesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan mengkualifikasian pemenuhan unsur tindak pidana yang terpenuhi merujuk pada perbuatan terdakwa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan seta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Penulis menemukan ketidaktepatan dalam penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang menggunakan bentuk dakwaan alternatif dan perumusan pasal yang kurang tepat dan lengkap melihat tindak pidana yang terdakwa lakukan lebih dari satu dan kurang lengkap dalam membuat pasal dakwaan terhadap terdakwa. Selanjutnya penulis menemukan terdapat ketidaksesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan mengkualifikasian pemenuhan unsur tindak pidana yang merujuk pada perbuatan terdakwa dan dalam pertimbangannya, hakim tidak menggunakan perumusan unsur pasal yang sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE.