Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Oleh Perusahaan di Papua (Studi Kasus PT. Permata Nusa Mandiri Papua)

Abstract

Penggunaan kawasan hutan di Indonesia diatur melalui regulasi seperti UU Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 23 Tahun 2021. Regulasi ini mewajibkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk aktivitas non-kehutanan guna menjaga fungsi ekologis hutan. Deforestasi di Papua merupakan isu lingkungan yang signifikan, di mana hutan-hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati mengalami penurunan kualitas atau degradasi akibat aktivitas manusia. Salah satu penyebab utama deforestasi di Papua adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit. Perusahaan-perusahaan besar, seringkali dengan dukungan kebijakan pemerintah, membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, yang secara signifikan mengurangi tutupan hutan alami. Penelitian ini akan mengkaji mengenai penerapan IPPKH di Papua melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan kawasan hutan.