Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN.Stb)

Abstract

Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) meupakan suatu kejahatan Trasnasional yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi yang telibat di dalamnya, kejahatan TPPO sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tepatnya pada pasal 1 angka 2 merupakan suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Sebagaimana Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stb dengan terdakwa TR yang melakukan kejahatan TPPO dengan mengatasnamakan sebuah rehabilitasi bagi pecancu narkoba, terhadap kejahatan perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa sudah memakan korban hingga mencapai 665 orang yang mendapatkan luka-luka serta 1 orang yang meninggal dunia akibat dampak adanya kurungan serta pemukulan yang dilakukan oleh anak buah dari terdakwa. Terhadap putusan hakim pengadilan stabat yang menyidangkan perkara perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa, hakim tidak berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, maka dalam putusannya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perdagangan orang (Putusan Bebas).Untuk itu penulis berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka terdapat dua rumusan masalah Apakah Terdakwa dalam Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stb dapat disebut sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang?. Apakah dalam Putusan No. 555/Pid.Sus/2023/PN.Stb Hakim telah Mempertimbangkan adanya Pertanggungjawaban Korporasi?