Prosedur Pembayaran Surat Pertanggungjawaban pada Bagian Keuangan Sekretariat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Abstract

Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya sangat berkaitan dengan setiap lembaga pemerintah. Belanja SKPD merupakan pengeluaran dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional kantor, dimana setiap pengeluaran atau belanja harus dilengkapi bukti yang lengkap dan sah yang akan digunakan untuk proses penyusunan Surat Pertanggungjawaban Pembayaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penyusunan Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH Kabupaten Jember sudah menyusun SPJ dengan baik dan tepat waktu tetapi masih terdapat beberapa factor yang menghambat dalam penyusunan SPJ yaitu faktor pembagian kerja dimana setiap pegawai merangkap jabatan yang mengakibatkan kinerja pegawai tidak maksimal dan dokumen pelengkap SPJ yang banyak.