Kebijakan Rekrutmen CPNS Kemendikbudristek Terhadap Pelamar Diaspora Berkewarganegaraan Indonesia

Abstract

Diaspora berkewarganegaraan Indonesia merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang sah secara konstitusi. Segingga demikian, hak dan kewajibannya secara konstitusional wajib dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan agenda yang berlangsung secara reguler dan diselenggarakan manakala pada tahun anggaran tersebut dibutuhkan pegawai baru karena terjadi kekosongan jabatan tertentu sehingga diperlukan alokasi kebutuhan baru agar tidak menghambat produktivitas kinerja pada setiap instansi atau Kementerian. Alokasi kebutuhan bagi pelamar dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil terbagi dalam 2 (dua) kriteria yaitu formasi umum dan formasi khusus. Dalam hal ini, Diaspora berkewarganegaraan Indonesia diakomodir keikutsertaannya dalam formasi khusus. Kemendikbudristek pada tahun anggaran 2023 tidak membuka formasi khusus untuk Diaspora berkewarganegaraan Indonesia. Sehingga diperlukan adanya afirmasi bagi Diaspora berkewarganegaraan Indonesia yang melamar dalam formasi umum. Selain itu, pelamar CPNS tidak hanya bagi mereka yang telah selesai melaksanakan studi, melaikan sebagian orang memilih untuk melamar pada saat yang bersangkutan sedang menjalani masa studi sebagai pelajar yang masih aktif (on-going) di perguruan tinggi luar negeri, sehingga melamar menggunakan ijazah terakhir yang dimilikinya. Hal yang kemudian diangkat menjadi isu hukum atas hal tersebut adalah mengenai keberlanjutan studi bagi pelamar berstatus pelajar tersbut apakah kemudian dapat melanjutkan pendidikannya kembali pasca dinyatakan lulus menjadi CPNS khususnya di lungkungan Kemendikbudristek. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian dan penulisan hukum Yuridis-Normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yatitu diantaranya adalah pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif.