Implementasi Prosedur Pencairan Dana Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

Abstract

Dalam menyusun dan merencanakan suatu kegiatan, pastinya setiap instansi memiliki kebijakan khusus terkait pengelolaan anggaran, khususnya mengenai pencairan dana langsung barang dan jasa pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo. Pada Sekretariat DPRD pencairan dana disusun dan dilaksanakan oleh subkoordinator Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Perundangundangan, Risalah, dan Hukum. Didalam penyusunan dan rangkaian uraian tugas pada pencairan dana langsung terdapat pihak yang terlibat yakni Dewan dan pihak ketiga itu sendiri. Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan, keberlangsungan proses pencairan dana dikoordinator oleh bagian Bendahara pengeluaran. Proses pencairan dana tersebut berbentuk dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang kemudian dokumen SPJ diverifikasi oleh verifikator. Pada proses verifikasi, verifikator menelaah bagian-bagian khusus terkait uraian kerja, NPWP, nilai belanja, nilai transfer dan foto kegiatan. Setelah verifikasi selesai pihak pembuat SPM mengelola dan menyusun pembentukan dokumen SPM pada aplikasi SIPD. Dan terakhir pada pencetakan SPM setelah direvisi kembali oleh Bendahara Pengeluaran, maka SPM tersebut disetujui dan dibubuhi tanda tangan oleh Pengguna Anggaran dan Bagian Kasubag Subkoordinator, lalu diajukan ke Kuasa BUD dan dicairkan oleh BUD. Praktik Kerja Nyata dilaksanakan oleh penulis pada tanggal 6 Februari 2024-17 Mei 2024 yang bertempatkan di Sekretariat DPRD Kota Probolinggo,Tujuan Praktik Kerja Nyata tersebut untuk mengetahui prosedur pencairan dana langsung barang dan jasa pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.