Problematika Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilu di Indonesia

Abstract

Pelaksanaan Pemilu yang dilakukan secara serentak dengan diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah menciptakan babak baru dalam proses pembentukan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, hal tersebut akan berdampak langsung dengan hadirnya regulasi terakit Pemilu. Salah satunya ialah terakit ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang sebagainana telah diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah mendapatkan dukungan dari atau diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada Pemilu DPR sebelumnya.