Persekongkolan Tender dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

Pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme tender menjadi salah satu alternatif yang banyak dipilih oleh pemerintah dalam mendapatkan partner terbaik untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Namun pada kenyataanya, keberadaan tender kerap kali disalahgunakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi perusahaan. Persekongkolan tender menjadi salah satu kegiatan yang banyak dilakukan beberapa pelaku usaha seperti halnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam kasus pesekongkolan tender proyek pembangunan jalan ruas Ngajam – Apulea Segmen III Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemda Kabupaten Halmahera Utara dalam Putusan KPPU 30/KPPU-I/2019. Persekongkolan gabungan vertikal dan horizontal dilakukan oleh para pelaku usaha sehingga melanggar hukum persaingan usaha dan melakukan perbuatan melawan hukum. Persekongkolan yang dilakukan oleh PT Ikhlas Bangun Sarana, PT Hasari Nusantara Gemilang, PT Citra Aksara Perkasa dan Panitia Tender POKJA I ULP Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Utara berpotensi menimbulkan kerugian kepada perusahaan lain atau peserta lain dalam hal ini adalah PT Alfa Adiel. Akibat persekongkolan tender yang dilakukan oleh beberapa perusahaan mengakibatkan kerugian immateriil terhadap pihak yang tidak turut serta melakukan perbuatan curang berupa penyesuaian dokumen sebelum upload berkas ke website LPSE Kabupaten Halmahera Utara. Kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan untuk memenangkan tender dan rusaknya nama baik perusahaan milik PT Alfa Adiel, maka berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu: apakah perkara persekongkolan tender dalam hukum persaingan usaha memenuhi unsur perbuatan melawan hukum?, apakah akibat hukum bagi para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh jawaban serta mengetahui maksud dari permasalahan yang sedang dibahas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukum. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa: Pertama, para terlapor sebagaimana disebutkan dalam putusan Nomor: 30/KPPU-I/2019 terbukti melakukan persekongkolan tender dan memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Antimonopoli). Terhadap putusan perkara persekongkolan tender berdasarkan analisis penulis setelah diuraikan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli, perkara tersebut memenuhi semua unsur persekongkolan tender serta jika dikaitkan dengan unsur perbuatan melawan hukum, semua unsur persekongkolan tender memiliki keterkaitan dengan unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata telah memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Kedua, akibat hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli mendapatkan sanksi administartif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Ketentuan sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang Antimonopoli. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ketentuan terkait pemberian sanksi pidana pokok dan pidana tambahan dihapuskan dan hanya berlaku sanksi administrasi yang dapat diberikan oleh KPPU. Sanksi administratif berupa denda adalah sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan penghentian kegiatan usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha. Saran yang dapat penulis berikan adalah pertama, kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara khususnya POKJA yang bergerak dalam bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa sebaiknya bersinergi dengan pihak KPPU untuk memperketat regulasi dan pengawasan dalam persaingan usaha karena persekongkolan tender terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Antimonopoli serta membawa kerugian kepada pelaku usaha lain yang turut serta dalam kegiatan tender Kedua, kepada perusahaan atau pelaku yang turut serta dalam kegiatan tender sebaiknya lebih memahami prosedur pelaksanaan tender serta akibat hukum jika terdapat pelanggaran yang dilakukan. Pelaku usaha dalam pelaksanaan tender hendaknya lebih jujur karena mengakibatkan kerugian kepada pelaku usaha atau perusahaan peserta tender yang tidak turut serta bersekongkol. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir terjadinya kerugian akibat adanya persekongkolan dalam pelaksanaan tender.