Perlindungan Hukum Terhadap Istri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Ditalak Secara Lisan Tanpa Izin Atasan

Abstract

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. namun dalam kehidupan berumah tangga baik itu di kalangan masyarakat biasa maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak semua perkawinan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang dicita-citakan, beragam permasalahan akhirnya memunculkan konflik yang pada akhirnya lebih memilih jalan perceraian. Perceraian PNS diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, di mana PNS harus mendapatkan dahulu izin dari atasan sebelu melakukan perceraian. Metode penelitian pada skripsi ini meliputi penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan penelitian ini berupa perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum meliputi studi kepustakaan dan analisis bahan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui istri dari Pegawai Negeri sipil (PNS) yanng ditalak secara lisan tanpa izin atasan telah memenuhi asas kepastian hukum atau tidak, serta bentuk perlindungan hukum terhadap istri dari PNS yang ditaak secara lisan tanpa izin atasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri dari PNS yang ditalak secara lisan tanpa izin atasan tidak memenuhi asas kepastian hukum. Serta terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum internal dan eksternal.