Prinsip Keadilan Penerima Bantuan Hukum dalam Prodeo Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana di Bawah 5 Tahun

Abstract

Aturan mengenai bantuan hukum telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yang diatur dalam Pasal 250 Herziene Indische Reglement (HIR) menurut pasal tersebut, advokat diminta bantuan hukumnya apabila ada permintaan dari orang yang dituduh serta diancam dengan hukuman mati.2 Kendati pasal tersebut lebih ditujukan kepada mereka yang bergolongan kewarganegaraan Eropa/Belanda, karena tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberian seorang advokat untuk membela seorang terdakwa yang berasal dari golongan bumi putera (bangsa Indonesia),3 namun pasal tersebut tetap menjadi pedoman sebagai tonggak awal pelembagaan bantuan hukum di Indonesia. Perkembangan bantuan hukum di Indonesia terus berlanjut dengan lahirnya peraturan perundang– undangan terbaru yang mengatur tentang bantuan hukum, salah satunya adalah Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dalam konsiderans dan dasar hukum pembentukannya dapat ditelaah merupakan upaya implementasi dari Hak Asasi Manusia.