Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Birokrasi melalui Aplikasi JAKI (Jakarta Kini) di Provinsi DKI Jakarta

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas birokrasi melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini) di Provinsi DKI Jakarta. Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pelayanan publik adalah upaya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan teknologi untuk mewujudkan implementasi dari konsep Kota Pintar (Smart City) dan membentuk Badan Layanan Umum Daerah Jakarta Smart City. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Badan Layanan Umum Daerah Jakarta Smart City untuk mewujudkan kemudahan dalam kegiatan pelayanan publik dengan meluncurkan aplikasi JAKI (Jakarta Kini). Aplikasi JAKI diluncurkan oleh Badan Layanan Umum Daerah Jakarta Smart City pada tahun 2019 dan memiliki berbagai fitur di dalamnya. Salah satu fitur unggulan dalam aplikasi JAKI adalah fitur “Laporan Warga” yang merupakan 1 dari 13 kanal pengaduan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui fitur “Laporan Warga” mampu memunculkan implementasi prinsip Good Governance yaitu partisipasi yang diwujudkan ketika masyarakat melakukan pelaporan dan juga akuntabilitas yang diwujudkan ketika pemerintah melakukan tindak lanjut atas laporan masuk. Pemerintah dianggap tidak akuntabel karena durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan laporan masuk tidak sesuai dengan SOP. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dan akuntabilitas birokrasi melalui aplikasi JAKI di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dan informasi yang diperoleh berupa data primer melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur seperti dasar hukum dan data laporan masuk melalui aplikasi JAKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2022-2023, partisipasi masyarakat melalui aplikasi JAKI mengalami peningkatan serta percepatan dalam penyelesaian laporan yang masuk. percepatan dalam penyelesaian laporan yang masuk sehingga dapat dikatakan pemerintah lebih akuntabel dalam penyelesaian laporan yang masuk.