Hambatan Pemerintah Vietnam dalam Penanganan Isu Human Trafficking

Abstract

Vietnam merupakan negara sumber sekaligus transit kejahatan human trafficking. Sebagian besar korbannya diperdagangkan di kawasan Asia, khususnya Tiongkok. Meskipun pemerintah Vietnam telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan angka kasus human trafficking, tetapi pada kenyataannya Pemerintah Vietnam belum bisa dikatakan berhasil dalam menekan tingginya kasus human trafficking di negaranya. Melalui TVPA (Trafficking Violence Protection Act), pada tahun 2022 Vietnam termasuk dalam daftar negara tingkat 3 (U.S Department of State 2022 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini penulis berusaha menjawab rumusan masalah penelitian dengan memaparkan hasil penelitian yang akan dikaitkan dengan landasan konseptual. Landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepatuhan oleh Ronald B. Mitchell. Teori ini berusaha melihat perilaku aktor baik negara maupun non-negara dalam mematuhi perjanjian internasional (Mitchell, 1996). Teori ini dirasa relevan digunakan dalam penelitian ini. Tulisan ini berargumen bahwa penanganan isu human trafficking di Vietnam sudah diupayakan oleh Pemerintah Vietnam melalui berbagai kebijakan dan kerja sama internasional. Namun demikian upaya Pemerintah Vietnam tersebut mengalami sejumlah hambatan. Hambatan tersebut adalah hambatan finansial, teknologi, dan administratif. Ketiga hambatan inilah yang menyebabkan Pemerintah Vietnam belum berhasil menangani isu human trafficking di negaranya