PRINSIP PENGAMBILAN BENDA JAMINAN PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN MELALUI JURU TAGIH AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI

Abstract

Perjanjian pembiayaan konsumen mula-mula timbul dalam praktik untuk menampung berbagai persoalan bagaimana cara memberikkan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan tetapi para calon pembeli tidak mampu membayar secara tunai. Dan agar dapat memperlancar proses jual beli tersebut, maka ditemukan cara jual beli mengangsur secara periodic setiap bulan.

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/Kep/II/1980 tentang Sewa-Beli, Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Buku III KUH Perdata adalah produk hukum Pemerintah sebagai dasar hukum yang dapat dipakai sebagai landasan untuk transaksi pada pembiayaan konsumen. Hubungan antar pihak didasarkan pada perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh kreditur. Keabsahan perjanjian baku ini tidak menjadi permasalahan, namun yang perlu dipermasalahkan adalah prinsip pengambilan benda jaminan oleh kreditur melalui juru tagih dan pengambilan benda jaminan pembiayaan secara sepihak serta tindakan juru tagih dalam mengambil benda jaminan pembiayaan konsumen apa dapat dikatagorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Tujuan penelitian ini, (1) untuk mengkaji dan menganalisis prinsip pengambilan benda jaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen oleh kreditur melalui juru tagih jika debitur wanprestasi, (2) untuk mengkaji dan menganalisis pengambilan benda jaminan secara sepihak dan (3) untuk mengkaji dan menganalisis tindakan juru tagih dalam mengambil benda jaminan pembiayaan konsumen itu apa dapat digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan asas hukum.

Berdasarkan hasil kajian terhadap bahan hukum yang ada pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) juru tagih harus mendapatkan surat tugas secara formal dari kreditur atau koordinator juru tagih dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, (2) pengambilan benda jaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen secara sepihak tidak dibenarkan jika tata cara, prosedur, dan mekanismenya tidak dilalui dengan benar dan (3) tindakan yang dilakukan x

secara prosedural dan sopan santun sesuai teori perlindungan hukum, maka juru tagih tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya juru tagih dalam melaksanakan tugasnya tidak dibekali dengan surat tugas atau surat kuasa, tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, maka tindakan juru tagih itu termasuk perbuatan yang melawan hukum.

Sebagai saran dari tesis ini, yang pertama bahwa pemerintah hendaknya dapat segera menciptakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang juru tagih, agar tercipta suatu kepastian hukum, kedua bahwa meskipun perjanjian yang dibuat adalah perjanjian baku, seyogyanya pihak kreditur tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga harus memperhatikan keberadaan debitur dan juga harus ikut bertanggung jawab atas tindakan juru tagih yang bertentangan dengan hukum, dan ketiga pihak debitur hendaknya dapat menunjukkan rasa tanggung jawab atas hutang yang diperoleh dari kreditur karena benda jaminan masih berada ditangannya untuk dipakai dan dinikmati selama hak kepemilikan belum berpindah kepada debitur.. ...Consumer financing agreement first emerged in practice to accommodate a variety of issues how to provide a way out if the seller faces many requests but potential buyers are not able to pay in cash. And in order to facilitate the buying and selling process, then found a way to periodically purchase installments every month.

Decree of the Minister of Trade and Cooperatives number 34/Kep/II/1980 on Lease-Purchase, Law Number. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 42 year 1999 on Fiduciary, Book III of the Civil Code is a product of the Government’s law as legal basis that can be used as a basis for transaction on consumer finance. The Relationship between the parties based on the standard contract made unilaterally by the creditor. The validity of this standard contract is not an issue, but the issue the need to guarantee the principle of making objects by creditors through an interpreter receivable financing and decision unilaterally guarantee objecs and what can be categorized as an act that is against the law.

The purpose of this study, (1) to assess and analyze the principles of object retrieval warranties on consumer financing agreement by creditors through an interpreter receivable if the debtor defaults, (2) to examine and analyze the decision unilaterally guarantee objects, and (3) to examine and analyze the action interpreter receivable clerkin taking object that can be classed as unlaw ful.

The methodology of this research approach legislation (statute approach), conceptual approach es (conceptual approach), and the approach of law principles.

Based on there view of the existing legal materials research can be summarized as follows: (1 ) receivable clerk must obtain a letter of formale assignment of creditors or interpreter coordinator receivable and must not conflict with applicable law, (2) collection of object to the treaty guarantees unilaterally consumer financing and, (3) an arrogant action receivable clerk can be categorized unlawful act, but the act is done procedurally and manners accor to the theory of legal protection, the bill is an interpreter can not be categorized as an unlawful act. Instead receivable clerk in his duties not provided with a letter of assignment or power of attorney, is not in accordance with the applicable procedures and mechanism, the bill that includes the interpreter acts against legal actions.

As a suggestion of this thesis, the first that the government should be able to quickly create legislation regulating the receivable clerk, in order to create legal certainty, the second that although the agreement is an agreement made default, the creditor should not only seek profit, but should also pay attention to the existence of the debtor and shal also be responsible for the actions of the receivable clerk contrary to law, and the third-party debtor should be able to demonstrate a sense of responsibility for the loans obtained from lenders as collateral object still was in his hand to be used and enjoyed over the ownership rights have not move to the debtor.