Akselerasi Pemerintah Daerah Menuju Agile Governance (Studi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)

Abstract

Agile governance merupakan kemampuan organisasi untuk merespons secara cepat terhadap perubahan yang tidak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat melalui penerapan teknologi, informasi dan komunikasi. Dalam upaya menuju agile, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan pemerintahan yang fleksibel di setiap organisasi perangkat daerahnya. Dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan mengembangkan pola akselerasi pemerintahan yang fleksibel di organisasi pemerintah daerah, maka fokus pembahasan didasarkan pada teori agile governance yang mencakup dimensi inovasi, manager, otonom berjejaring, koordinasi terstruktur, transparansi, komunikasi terbuka dan egaliter. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (dept interview) dan observasi partisipasi (participation observation) untuk mengungkapkan makna dibalik fenomena atau fakta di lapangan. Metode analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian atau display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi pustaka dan peraturan yang relevan dengan subjek penelitian, selanjutnya diolah menggunakan aplikasi QDA Miner Lite v2.0.9, 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem manajemen kerja organisasi pemerintah daerah yang menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi menjadi lebih terorganisir, produktif, dan inovatif, tetapi akselerasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih terbatas pada sistem perencanaan, penerapan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan saja, sehingga kurang kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan desain rekomendasi model akselerasi agile governance yang menyertakan empat perangkat pendukung yaitu, software enginering, enterprise, manufacturing, dan multidisiplinary (holistic). Penggunaan sistem teknologi, informasi dan komunikasi harus terus dilakukan dan pihak pemerintah daerah diharapkan segera menyusun kebijakan khusus, menselaraskan integrasi data serta membangun hubungan kolaborasi antar organisasi untuk mempercepat proses akselerasi yang agile governance. Di sisi lain, dalam hal sumber daya manusia, pemerintah daerah juga harus mengubah sistem manajemen talenta pegawai agar mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih efektif dan efisien.