Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Genteng Kulon Kabupaten Banyuwangi

Abstract

RINGKASAN Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Genteng Kulon Kabupaten Banyuwangi; Diana Andreani, 18090201067; 2024; 125 halaman, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang selanjutnya disebut BPD merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berwenang mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD juga berfungsi sebagai representasi masyarakat desa, sehingga berkewajiban untuk menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk diteruskan kepada Pemerintah Desa sebagai bentuk input penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Tugas pokok dan fungsi-fungsi yang dimiliki BPD yang tercantum pada Permendagri tentang BPD Tahun 2016 menjadikan BPD memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara sebuah organisasi/ lembaga pemerintahan, BPD menjadi pihak yang juga menjalankan fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi tersebut, dalam hal ini desa sebagai organisasi dan fungsi perencanaan serta fungsi pengawasan menjadi salah satu fungsi yang dijalankan BPD. Salah satu faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintaan desa, yaitu adanya sinergitas antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat. Pemerintah Desa sebagai lembaga eksekutif desa yang memiliki domain dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, sedangkan BPD sebagai lembaga legislatif desa memiliki fungsi menyusun peraturan desa yang menjamin penyelenggaraan pemerintahan di desa berjalan dengan baik. BPD juga berfungsi sebagai pengawas Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Kecenderungan atensi masyarakat terhadap Pemerintah Desa mengakibatkan BPD seolah tidak memiliki eksistensi yang jelas. Padahal telah disampaikan sebelumnya, bahwa begitu urgen atau pentingnya peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengwasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Genteng Kulon Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap informan penelitian yang terlibat secara langsung terhadap topik penelitian. Peneliti mendapatkan informasi yang kemudian diolah dan dianalisis sebagai hasil dari penelitian. Teknik keabsahan data yag digunakan yaitu triangulasi dan dianalisi model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa. pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Genteng Kulon dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahapan perencanaan, pengawasan yang dilakukan BPD dengan cara ikut serta dalam kegiatan penggalian dan penyerapan aspirasi masyarakat sebagai bahan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Pada tahapan pelaksanaan meliputi kegiatan monitoring selama pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan terjun langsung meninjau kegiatan pembangunan. Keikutsertaan BPD dalam setiap kegiatan/ program yang dijalankan Pemerintah Desa juga menjadi salah satu bentuk pengawasan BPD terhadap kinerja Pemerintah Desa. BPD berhak meminta keterangan dan/ atau informasi kepada Pemerintah Desa mengenai kegiatan/ program yang sedang dijalankan. Sedangkan pada tahapan pelaporan, BPD melakukan pencermatan, pendalaman, dan pembahasan terhadap Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) oleh Pemerintah Desa. kegiatan tersebut biasanya dilakukan melalui musyawarah BPD yang mengundanghadirkan pihak Pemerintah Desa. Outputnya bisa berupa catatan mengenai temuan BPD atas kegiatan pencermatan, pendalaman, dan pembahasan terhadap Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tersebut yang nantinya akan diberikan kepada pihak Pemerintah Desa untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja.