Prosedur Pembayaran Dana Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Baznas Kabupaten Jember

Abstract

Pemerintah menerapkan peraturan pajak mengenai zakat untuk mendorong Wajib Pajak dan muzaki (wajib zakat) agar dapat memenuhi kedua kewajiban tersebut dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengesahkan peraturan yang dapat menjadi solusi antara kewajiban pajak dan zakat, yaitu dengan adanya Pasal 22 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan muzaki melalui Badan Amil Zakat Nasional dapat diperhitungkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap Pajak Penghasilan3 , kemudian pada Pasal 4 Undang - undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 diatur dengan Ayat (3) huruf a nomor 1 dengan bunyi “yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.