Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Proyek Konstruksi

Abstract

Pemerintah Indonesia menetapkan suatu kebijakan mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang harus dipenuhi. Proyek konstruksi di Indonesia diwajibkan untuk menghitung nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketergantungan pada impor, serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif. Pada perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) proyek konstruksi gedung terdapat 3 komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu bahan material, tenaga kerja, dan alat kerja. Komponen-komponen tersebut tercantum dalam satu rencana anggaran (RAB) sehingga biaya komponen dalam negeri proyek tersebut dapat dihitung dan dianalisis harga satuan pekerjaan (HSP) dengan menggunakan koefisien pengali dan nilai dari tingkat komponen dalam negeri (TKDN) setiap komponen. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosentase nilai akhir tingkat komponen dalam negeri (TKDN) proyek pembangunan GKT Poliwangi sebesar 57,58% yang berarti proyek tersebut sudah memenuhi batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 35% serta tidak dilakukan tahap evaluasi dan sanksi finansial. Karena pada tahap evaluasi dan sanksi finansial akan dilakukan jika proyek tersebut tidak dapat memenuhi batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang telah dipersyaratkan. Komponen TKDN yang paling mempengaruhi secara signifikan terhadap nilai akhir TKDN yaitu komponen bahan material.