Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Rumah Dinas

Abstract

Penyusunan laporan akhir ini didasarkan pada kegiatan pelaksanaan praktek kerja nyata yang dilaksanakan pada 06 Februari 2023 sampai dengan 28 April 2023 dan bertempat di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember. Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa rumah dinas pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berupa wawancara bersama pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember, studi pustaka yang bersumber dari buku, Undang-Undang, internet, dll. Serta dilakukan pula observasi untuk memberikan informasi dan data pendukung lainnya yang nantinya diperlukan oleh penulis dalam menyusun laporan tugas akhir. PT Kereta Api Indonesia (Persero) dikenal masyarakat dengan perusahaan yang menyediakan jasa transportasi. Namun, disamping itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga menyediakan persewaan aset berupa sewa rumah dinas. Rumah dinas yang dapat disewa adalah rumah dinas yang berada di sekitar stasiun ataupun rumah dinas lainnya selama itu masih kepemilikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang tidak digunakan sebagai tempat operasional. Dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember telah mengalami proses digitalisasi berupa pemanfaatan website E-ppt. Website tersebut dapat memudahkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajaknya berupa penyetoran pajak, pembuatan SPT Masa, sampai dengan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah