Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZUHRI, Saefudin | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T06:16:48Z | - |
dc.date.available | 2024-01-04T06:16:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-15 | - |
dc.identifier.nim | 200920101010 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119357 | - |
dc.description | Finalisasi unggah file repositori tanggal 4 Januari 2024_Kurnadi | en_US |
dc.description.abstract | Agar mampu melaksanakan pemerintahan desa, maka tugas dan wewenang kepala desa dalam mengelola keuangan desa berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keseluruhan kegiatan mengelola keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tujuan dari adanya anggaran dana atau keuangan desa adalah untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga untuk mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal. Akhir tahun 2019 wabah Coronavirus Disease19 (Covid-19) menyerang dunia dan menimbulkan dampak di berbagai sektor seperti ekonomi serta sosial. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak karena mengalami pelemahan pada sistem ekonomi. Pemerintah berusaha menyelamatkan kelangsungan hidup masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan berupa program bantuan langsung berbentuk untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bentuk upaya penanggulangan kemiskinan adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tujuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dianggarkan dari dana desa ini adalah pemerintah ingin fokus untuk mengoptimalkan pemulihan ekonomi di tiap-tiap desa dan merupakan salah satu program dari perlindungan sosial yang merupakan bagian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Harus memenuhi kriteria keluarga miskin yang tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan bansos lain dari program pemerintah. Respon sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun tidak sejalan dengan realita pada pihak stakeholder | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | en_US |
dc.subject | BLT Dana Desa | en_US |
dc.subject | Pembangunan Desa | en_US |
dc.subject | Respon Sosial | en_US |
dc.title | Respon Sosial Masyarakat Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun dalam Penerapan PMK Nomor 222/PMK.07/ 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Drs. Supranoto, M.Si.,Ph.D., | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | Dr. Ika Sisbintari, S.Sos.,M.AB, | en_US |
dc.identifier.validator | reva | en_US |
Appears in Collections: | MT-Science of Administration |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Saefudin Zuhri, S.IP.-200920101010.pdf Until 2028-12-21 | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.