Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/118861
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFEBYANTI, Dinda Suryo-
dc.date.accessioned2023-11-30T04:21:06Z-
dc.date.available2023-11-30T04:21:06Z-
dc.date.issued2023-09-11-
dc.identifier.nim210720201013en_US
dc.identifier.urihttps://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/118861-
dc.description.abstractProses penyerahan dan penyimpanan protokol notaris oleh ahli waris menjadi permasalahan dalam dunia kenotariatan dalam praktiknya sering terjadi karena ahli waris tidak berkehendak mengurus serta menyerahkan protokol notaris, mengingat biaya pemindahan yang tinggi dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Keadaan ini menjadi akibat dari kekaburan norma yang menyebabkan ketidakjelasan kewajiban ahli waris dalam penyerahan protokol notaris. Metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan tiga pendekatan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan yang berorientasi kepada aturan hukum UUJN sebagai dasar analisis, pendekatan konseptual sebagai dasar konsep dalam menganalis dan mengkaji permasalahan dan pendekatan perbandingan untuk memberikan kajian secara komperhensi mengenai tanggungjawab ahli waris dalam penyerahan protokol notaris dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Hasil Penelitian rumusan masalah pertama, ahli waris notaris memiliki tanggung jawab penting dalam penyerahan protokol notaris kepada notaris yang baru ditunjuk oleh MPD. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) UUJN. Tanggung jawab ini meliputi ahli waris harus menjaga kelangsungan praktek notaris, ahli waris harus memastikan aksesibilitas dokumen-dokumen terkait protokol notaris. ahli waris memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dokumen-dokumen protokol notaris. Kedua, Tanggung jawab ahli waris dalam penyerahan protokol notaris tidak diatur secara jelas dalam hukum di Indonesia. Meskipun demikian, ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris dapat menghadapi konsekuensi hukum negatif. Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. sehingga ahli waris bukanlah notaris sehingga tidak memiliki tanggung jawab hukum terhadap dokumen-dokumen tersebut. Ketiga, Konsep pengaturan ke depan diperlukan pembaharuan UUJN dengan mempertimbangkan penambahan diksi kata “dan menyerahkan” didalam Pasal 35 ayat (1) UUJN. lebih lanjut diperlukan penguatan secara struktur hukum dengan menguatkan peran dan tanggungjawab MPD memberikan sosialisasi kepada setiap ahli waris mengenai protokol notaris. Perbandingan pengaturan penyerahan protokol notaris antara Indonesia dan Belanda. di Belanda, tanggung jawab penyimpanan protokol notaris secara struktural dikelola oleh KNB dan notaris junior atau deputi notaris berperan sebagai pelapor kematian notaris. sedangkan di Indonesia, ahli waris memiliki kewajiban memberitahukan MPD.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherFakultas Hukumen_US
dc.subjectAhli Warisen_US
dc.subjectProtokol Notarisen_US
dc.titleTanggungjawab Ahli Waris Terhadap Penyerahan Protokol Notarisen_US
dc.typeTesisen_US
dc.identifier.prodiMagister Kenotariatanen_US
dc.identifier.pembimbing1Fanny Tanuwijayaen_US
dc.identifier.pembimbing2Bhim Prakosoen_US
dc.identifier.validatorTeddyen_US
dc.identifier.finalizationTeddyen_US
Appears in Collections:MT-Science of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESIS FULL MBAK DINDA.pdf
  Until 2028-11-30
1.17 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.