Tinjauan Terhadap Asas Strict Liability Dalam Penentuan Status Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika

Abstract

Unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mengandung makna bahwa orang yang kedapatan memiliki atau menguasai narkotika saja sudah dapat dikenakan pidana tanpa mencantumkan adanya unsur kesalahan. Hal ini menjadi polemik ketika seseorang dibebankan pertanggungjawaban pidana meskipun sejatinya ia tidak bersalah dalam kepemilikan narkotika. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis apakah konsep pertanggungjawaban pidana yang terkandung dalam UU Narkotika menganut asas strict liability. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa rumusan Pasal 112 UU Narkotika yang tidak mencantumkan adanya unsur kesalahan tidak bisa langsung dimaknai mengandung adanya strict liability. Namun, dengan tidak tercantumya unsur kesalahan berimplikasi secara praktik pada proses pembuktian di pengadilan, yang mengakibatkan hakim dalam memutus suatu perkara hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur-unsur delik. Oleh karena itu, secara tidak langsung sejatinya dari segi parktek hakim telah mencerminkan pemberlakuan strict liability yang berorientasi pada konsep hukum pidana formil. Meskipun penerapan strict liability menimbulkan permasalahan hukum, namun mengingat pembuktian mens rea dalam tindak pidana narkotika sulit, oleh karena itu strict liability diperlukan untuk dicantumkan secara tegas dalam UU Narkotika dengan tetap berpegang pada syarat-syarat, batasan, dan keadaan yang seperti apa dapat diberlakukan pertanggungjawaban dengan konsep strict liability agar penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik.