Hak Politik Warga Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tidak Langsung

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokratis” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945. Sebagai wujud dukungan dari Pemerintah, lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang yang luas terhadap pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Dalam perkembangannya, kompleksitas permasalahan yang muncul dari perhelatan Pemiluada langsung pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai sistem pemilihan dan tujuan dari demokrasi itu sendiri. Sehingga muncul gagasan bahwa pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Usulan yang demikian tentu menjadi suatu diskurusu yang serius mengingat adanya potensi untuk mengingkari kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah tidak langsung. Isu hukum pada penelitian ini yaitu mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam konsep hak politik, tanggung jawab anggota DPRD dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak langsung kepada warga negara sebagai pemilik hak politik memilih dan konsep pengaturan kedepan agar pemilihan kepala daerah dapat menjadi penguat substansi dan prosedur penguatan demokrasi di Indonesia. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan beberapa pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Hasil analisis dari penelitian tesis ini antara lain: pertama, Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam konsep hak politik masih relevan untuk dipertahankan di Indonesia. Hal yang demikian didasarkan pada perspektif demokrasi bahwa partsipasi masyarakat dalam hal ini memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung adalah bentuk manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat, dilain sisi sebagai bentuk pengukuhan atas hak politik masyarakat pada tingkat daerah; kedua, Tanggung jawab anggota DPRD dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak langsung kepada warga negara sebagai pemilik hak politik memilih adalah menjamin bahwa pemilihan yang dilakukan berjalan demokratis dan memenuhi kaidah konstitusi, meskipun senyatanya derajat demokrasi yang dimaksud lebih terasa jika dilakukan langsung oleh masyarakat daerah. Dilain sisi, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPRD dimaksudkan untuk meminimalisir pengeluaran biaya pemilihan yang begitu besar baik oleh negara dan calon kepala daerah, serta menghindari adanya politik uang di masyarakat; ketiga, Konsep pengaturan kedepan agar pemilihan kepala daerah dapat menjadi penguat substansi dan prosedur penguatan demokrasi di Indonesia yaitu penguatan terhadap konsep Pemilukada asimetris. Artinya bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus dibersamai dengan kedewasaan demokrasi pada setiap daerah, baik bagi para pelaksana pemilihan maupun terhadap masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu; pertama, kepada pemerintah, pemilihan kepala daerah tidak dapat dipungkiri memiliki beberapa bentuk pelanggaran yang mempengaruhi kualitas demokrasi yang dicita-citakan pada tingkat daerah. Oleh karena itu, berbagai langkah perbaikan harus selalu dilakukan dan ditingkatkan baik dalam electoral process maupun dalam electoral system. Hal tersebut penting dilakukan sehingga tidak menjadi alasan surutnya praktik demokrasi dan kembali pada sentralisasi maupun otokrasi; dan kedua, kepada masyarakat perlu adanya kesadaran bahwa masyarakat adalah pemeran penting dalam setiap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, perlu adanya sarana untuk meningkatkan kesadaran tersebut terutama bagi yang telah memiliki hak politik untuk memilih agar tidak terjebak dengan pragmatisme kekuasaan maupun politik uang yang senyatanya telah merugikan bangsa dan menurunkan derajat demokrasi yang dicita-citakan oleh bangsa.