Peraturan Hukum Terhadap Vaksin di Era Covid 19 di Negara Indonesia

Abstract

Data covid di Indonesia 23.199.268 Kasus dengan Spesimen Diperiksa 19.029.180 Kasus Negatif ( 82,0% spesimen), 4.170.088 Kasus Konfirmasi (+2.577) 139.165 korban Kasus Meninggal (3,3%) COVID 19 Update 13 Sep 2021 16:00. Hukum di Indonesia Untuk menjamin berjalannya vaksinasi sebagai upaya penanggulan pandemic Covid-19 pemerintah mengeluarkan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pendemic corona virus disease 2019 (covid-19) UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan penjelasan ihwal sikap salah satu kadernya, Ribka Tjiptaning yang menyatakan menolak vaksin Covid-19. Pak hasto berkata dalam keterangan tertulis "Mbak Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat," dan “Pemerintah Kabupaten Bantul mengaku menjemput warga yang menolak vaksin Covid-19 dengan alasan ideologi. Kita juga menjemput komunitas atau orang-orang yang menolak divaksinasi karena alasan ideologis, kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat mendampingi Menkes meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SD Muhammadiyah Jogodayoh, Bambanglipuro, Bantul, DIY”.