Akibat Hukum Penimbunan Minyak Goreng Kemasan di Minimarket Pringsewu Ditinjau dari UU No.8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Abstract

Transaksi perdagangan merupakan perbuatan hukum yang terjadi antara pedagang atau penjual dengan konsumen atau pembeli, perbuatan hukum dalam traksaksi ini menimbulkan prestasi dari masing-masing pihak, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi mempunyai akibat hukum, karena hakikatnya hukum adalah melindungi masyarakat. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh penjual dalam hal ini pelaku usaha yaitu melakukan penimbunan minyak goreng kemasan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen, berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul: “Akibat Hukum Penimbunan Minyak Goreng Kemasan Di Minimarket Pringsewu Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunga Konsumen”. Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimana perlindungan hukum bagi kosumen atas penimbunan minyak goreng kemasan berdasarkan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlidungan konsumen ?, Kedua Apakah akibat hukum bagi pelaku usaha atas penimbunan minyak goreng kemasan ?.Tujuan penelitian ini ada 2 yaitu Tujuan Umum yaitu menyelesaikan tugas akhir sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum, sedangkan Tujuan Khusus yang hendak dicapai oleh penulis yaitu: 1) untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pelaku usaha yang di rugikan akibat penimbunan minyak. 2) untuk memgatahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen atas penimbunan minyak. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif (legal research), yang berarti setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terfokus pada kaidah-kaidah hukum positif seperti teori-teori, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non- hukum , serta analisa bahan hukum