Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/117416
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSARI, Dyah Novita-
dc.date.accessioned2023-08-01T03:55:23Z-
dc.date.available2023-08-01T03:55:23Z-
dc.date.issued2023-02-20-
dc.identifier.nim170710101274en_US
dc.identifier.urihttps://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/117416-
dc.descriptionFinalisasi oleh Taufik Tgl 1 Agustus 2023en_US
dc.description.abstractPerubahan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, berimbas pada situasi dan kondisi yang memerlukan pemahaman baru terhadap paradigma hukum di bidang pengelolaan keuangan, tatanan pemerintahan yang berbasis tata kelola yang baik, harus memperhatikan integritas hukum, transparansi hukum, partisipasi, akuntabilitas, dan bervisi keuangan secara yuridis. Pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang pemungutan pajak dan retribusi membutuhkan pengaturan hukum yang harus dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan (legal aspect) berupa Perda yang memiliki nilai yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. Adanya kebijakan baru dalam regulasinya perlu ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Dengan demikian, setiap daerah perlu mempersiapkan regulasi atau peraturan daerah tentang pajak dan retribusi. Selain itu perlu ada penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan pada ketentuan lama, karena setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ketentuan yang lama akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kedua, Imbas terhadap Pendapatan Daerah dalam hal pendanaan administrasi perpajakan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imbas dari adanya perubahan kebijakan baik dari segi regulasi dan pendapatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan peraturan perundangan serta pendekatan konseptual. Hal ini bertujuan untuk mengetahui imbas dari adanya kebijakan baru atas hubungan keuangan pusat dan daerah.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherFakultas Hukumen_US
dc.subjectHUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAHen_US
dc.subjectPAJAKen_US
dc.titlePajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasca diberlakukan Undang-undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahen_US
dc.typeSkripsien_US
dc.identifier.prodiIlmu Hukumen_US
dc.identifier.pembimbing1Ida Bagus Oka Ana S.H.M.Hen_US
dc.identifier.pembimbing2Nurul Laili Fadhillah, S.H.M.Hen_US
dc.identifier.validatorTaufiken_US
dc.identifier.finalizationTaufiken_US
Appears in Collections:UT-Faculty of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf
  Until 2028-02-20
1.75 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools