Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tiri (Putusan Nomor:48/Pid.B/2019/PN.Prn)

Abstract

Setiap tahun perempuan di Indonesia mengalami pelecehan seksual yang dapat menyebabkan mereka hamil tanpa disengaja, tindak pidana pelecehan seksual atau pemerkosaan terdapat masalah yang dapat dianalisis penulis yaitu pada Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Prn dimana pelaku didakwa menggunakan dakwaan lain, yaitu Pertama Pasal 285 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Putusan hakim memutuskan terdakwa bersalah terbukti bersalah melanggar “melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, secara berulang dan dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Dari kasus tersebut permasalahan dalam skripsi ini adalah Kesatu Apakah pasal yang didakwakan penuntut umum dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Prn sesuai dengan perbuatan terdakwa. Kedua, Apakah putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Prn sesuai dengan kesalahan terdakwa. Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menentukan pasal yang didakwakan penuntut umum dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Prn sesuai dengan perbuatan terdakwa dan untuk menentukan putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Prn sesuai dengan kesalahan terdakwa. Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum (legal research), yang memiliki arti yakni dengan mengetahui keabsahan koherensi, agar tahu apakah terdapat aturan hukum berdasar atas norma hukum dan norma yang bersifat perintah atau embargo itu telah sinkron dengan prinsip hukum, dan adakah perbuatan seorang yang sinkron bukan hanya selaras dengan aturan hukum ataupun prinsip hukum. Bahan hukum yang digunakan Penulis adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penulis membahas permasalahan dalam putusan tersebut yaitu pertama kesesuaian antar pasal yang didakwakan, pasal 285 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang didalamnya terdapat unsur sebagai berikut: (1) Barang siapa, tidak terjadi adanya kesalahan orang (error in persona), sehingga terdakwa termasuk orang yang dapat bertanggungjawab sebagai subyek hukum pidana, sehingga unsur barang siapa telah terbukti. (2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dalam putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn Terdakwa pernah membenturkan kepala saksi korban saat menolak diajak berhubungan badan sehingga membuat korban menuruti perkataan Terdakwa. Terdakwa kemudian langsung memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina saksi korban kemudian melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban, dengan ini membenturkan kepala maka unsur kekerasan terpenuhi. (3) Memaksa, dengan korban bilang “jangan” dan terdakwa bilang “tidak apa-apa, kalau tidak ibumu aku cerai” yang merupakan memaksa dengan ancaman, sehingga bertolak belakang dengan kemauan korban yang mengakibatkan korban menuruti perbuatan terdakwa, sehingga unsur memaksa telah terpenuhi. (4) Dengan perempuan yang bukan istrinya, istri KBBI adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami, korban merupakan anak kelas V SD yang belum menikah dan merupakan anak tiri terdakwa, sehingga unsur perempuan yang bukan istrinya terpenuhi. Unsur dari Pasal 285 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn telah terpenuhi. Pasal yang disesuaikan selanjutnya adalah Pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang semua unsurnya telah terpenuhi. Kedua Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam putusan No. 48/Pid.B/2019/PN Prn sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada atau Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Saran yang dapat diberikan penulis yakni Penuntut Umum seharusnya langsung mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang lebih khusus karena terjadinya tindak pidana itu dalam lingkup rumah tangga, kemudian Hakim dalam memutus perkara pemerkosaan, sebaiknya juga mempertimbangkan dampak dari pemerkosaan itu sendiri.