Kebijakan Sanksi Tindakan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika ditinjau dari Perspektif Tujuan Pemidanaan

Abstract

Sanksi tindakan rehabilitasi termasuk dalam kebijakan hukum pidana dengan sarana penal yang merupakan kesatuan dalam sistem hukum pidana. Suatu sistem selalu memiliki tujuan tertentu (purposive system atau teleological system). Sanksi merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Merujuk perspektif tanggung jawab korban, self-victimizing victims adalah pelaku yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus merupakan korban. Kebijakan sanksi tindakan rehabilitasi yang tidak sesuai dengan karakteristik tindak pidana penyalahguna narkotika yang dapat diposisikan ganda yakni diposisikan sebagai pelaku sekaligus korban akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki baik tujuan secara teori tujuan pemidanaan. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian dalam skripsi ini memunculkan dua rumusan masalah yaitu: 1. Apakah kebijakan sanksi tindakan rehabilitasi yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah berorientasi pada tujuan pemidanaan?; 2. Apa kebijakan reformulasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini yang pertama adalah untuk menelaah kesesuaian kebijakan sanksi tindakan rehabilitasi yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berorientasi tujuan pemidanaan. Kedua adalah untuk merumuskan model kebijakan sanksi tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam rangka pembaharuan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang akan datang. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Normatif melalui pendekatan Undang-Undang dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang undangan dikaitkan dengan kasus.Penelitian yuridis normatif yaitu suatu permasalahan yang diangkat dibahas dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan dapat menerapkan norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian ini adalah yang Pertama, Kebijakan sanksi tindakan rehabilitasi dalam UU Narkotika belum berorientasi pada tujuan pemidanaan retributive-teleologis menurut Muladi menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan tidak bersifat tunggal namun juga plural. Sanksi tindakan rehabilitasi dalam UU Narkotika berspesifikasi non penderitaaan sehingga tidak memenuhi teori tujuan pemidanaan teologis-retributif bahwa tujuan pemidanaan adalah melakukan pengimbalan/pengimbangan serta tidak sesuai dengan 2 (dua) tujuan pemidanaan yang ada di KUHP 2023 yaitu pertama Pasal 51 huruf b dan huruf d. Kedua, Kebijakan reformulasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dilakukan melaui kebijakan legislatif dengan menggunakan tujuan pemidanaan gabungan retributive-teleologis. Kekurangan sanksi tindakan rehabilitasi ada di penjeraaan yang sebetulnya juga mengandung pencegahan maka titik tekan dari reformulasi sanksi tindakan rehabilitasi dalam UU Narkotika ada pada penambahan ayat pada Pasal 103 UU Narkotika ayat 3 berbunyi : memutus dan memerintahkan Pecandu membayar semua tindakan atau perawatan yang telah diberikan.