Kewenangan Badan Kepegawaian Daerah terhadap Keterlibatan ASN dalam Permasalahan Hukum yang Melanggar Kode Etik

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasari dari banyaknya keterlibtan seorang ASN dalam sebuah permasalahan hukum yang tentunya ini melanggar kode etik dari profesi ASN itu sendiri. Konsep manajemen ASN seharusnya dapat mengkaomodir upaya-upaya pencegahan pelanggaran disiplin dan etik ASN nyatanya belum mampu meminimalisir tindak kriminalisasi ASN. Badan Kepegawaian Daerah (selanjutnya disebut sebagai BKD) sebagai pemangku kewenangan manajemen ASN di tingkat daerah bersama dengan Pejabat Pembina Kepegawaian seharusnya memiliki kewenangan terhadap upaya penyelesaian permasalahan ini, namun karena ruang lingkup manajemen yang dijelasakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah tidak terdapat unsur pembinaan dan pengawasan di dalamnya menimbulkan sebuah pertanyaan apakah memang BKD memiiki kewenangan terhadap penyelesaian masalah kriminalitas ASN atau tidak, mengingat unsur pembinaan serta pengawasan merupakan faktor terbesar terhadap upaya pencegahan pelanggaran kode disiplin dan etik ASN. Padalah dalam konsep manajemen sendiri terdiri atas unsur peraturan, administrasi, dan pengawasan.