Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Debitur di Masa Pandemi Covid-19

Abstract

Pandemi virus corona menyebabkan terganggunya sistem perekonomian dunia tanpa terkecuali Indonesia, diikuti dengan meningkatnya masalah kredit yang diakibatkan oleh turunnya kualitas kinerja pihak perbankan serta pihak debitur dalam melaksanakan prestasinya. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk menekan dampak virus corona terhadap sistem perekonomian nasional melalui POJK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease-2019 . Salah satu kebijakan tersebut adalah restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan pembayaran utang kepada bank dengan masih memegang prinsip kehati-hatian supaya tidak mengganggu kinerja perbankan dan tentunya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan masing-masing bank. Hal ini berupa peringanan terhadap masyarakat yang mempunyai kredit. Peringanan berupa penurunan suku bunga, menambah fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal, memperpanjang waktu kredit, penguranfi pokok kredit, menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit. Dalam peringanan ini debitrur harus melakukan permohonan terlebih dahulu. Dalam restrukturisasi kredit perbankan ini dalam pengabulan permohonan diutaman untuk UMKM. Dalam pelaksanaannya hanya bank negeri saja bank swasta tidak karena tidak ada penambahan modal dari pemerintah sehingga bank swasta pun terkena dampak. Seiring dengan berjalannya waktu restrukturisasi ini dianggap belum mampu meringankan beban para debitur dalam membayar kewajibannya kepada bank karena pemerintah diharapkan dengan tegas memberikan kepastian kepada pihak Bank mengenai kebijakan tersebut wajib dilaksanakan, dan memberikan persyaratan yang jelas, terperinci dan mempermudah persyaratan kepada debitur jika memang membutuhkan kelonggaran pembayaran cicilan kredit