Press Freedom Policy of President Bacharuddin Jusuf Habibie From 1998 to 1999

Abstract

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menghadapi tuntutan reformasi di bidang pers pada tahun 1998-1999. Pemerintah B.J. Habibie dihadapkan pada kondisi sosial politik dalam negeri yang tidak stabil, gencarnya demonstrasi menuntut UU Pers diperbarui, desakan agar tahanan politik dan wartawan yang memperjuangkan kebebasan pers dibebaskan tanpa syarat, kondisi ekonomi Indonesia memburuk akibat nilai tukar rupiah merosot, tragedi Trisakti, aksi kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Surakarta, dan Palembang. Menghadapi persoalan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan kebebasan mendirikan organisasi baru, kemudahan penerbitan pers, dan perlindungan hukum terhadap wartawan. Tujuan penelitian ini adalah; (1) menganalisis latar belakang kebijakan kebebasan pers Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie tahun 1998-1999; (2) menganalisis penerapan kebijakan kebebasan pers Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie tahun 1998-1999; (3) menganalisis pengaruh kebijakan kebebasan pers Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie tahun 1998-1999.