Analisis Yuridis Kewenangan Badan Bank Tanah dalam Inventarisasi dan Distribusi Tanah Terlantar Berdasarkan Ketentuan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Abstract

Progres pembangunan diberbagai bidang, pertumbuhan ekonomi serta lonjakan jumlah penduduk, berpengaruh pula pada meningkatnya kebutuhan manusia terhadap tanah. Hal tersebut yang akhirnya memicu munculnya masalah ketersediaan tanah, baik tentang keterbatasan tanah, ketimpangan penguasaan tanah serta lonjakan harga tanah yang semakin sulit dikontrol. Gagasan mengenai Badan Bank Tanah kemudian muncul dan dianggap sebagai alternatif jawaban atas problematika pertanahan dewasa ini khususnya apabila dikaitkan dengan persoalan tanah terlantar dan reforma agraria. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan Badan Bank Tanah di Indonesia, maka dianggap perlu studi yang membahas eksistensi Badan Bank Tanah dan kewenangannya terhadap tanah terlantar. Penelitian ini khusus akan menjawab dua rumusan masalah yakni: 1) Apa urgensi lembaga Badan Bank Tanah?; dan 2) Bagaimana kewenangan inventarisasi dan distribusi tanah terlantar oleh Badan Bank Tanah dan kaitannya dengan reforma agraria? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Bank Tanah sendiri perlu menjadi prioritas sebab Badan Bank Tanah merupakan organ penting pemerintah yang mampu menyediakan kebutuhan akan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sekaligus menjadi instrumen utama dalam mencegah terjadinya spekulasi harga tanah. Selain itu kewenangan inventarisasi Badan Bank Tanah adalah sebagai penghimpun tanah terlantar yang dijadikan objek pengelolaan Badan Bank Tanah yang kemudian dilakukan penyaluran tanah dengan menjamin distribusi tanah yang wajar dan adil demi mewujudkan reforma agraria.