Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Abstract

Indonesia, salah satu penerimaan keuangan yang sangat penting yang dapat diartikan sebagai pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya adalah pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu pemasukan paling utama yang dapat diartikan juga sebagai ujung tombak dalam pembangunan sebuah negara. Untuk pembayaran pajak sendiri merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama – sama dalam melakasanakan kewajiban perpajakan untuk pembangunan nasional. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunaka untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat fungsi pajak yaitu Fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur Pajak (cregulerend). Ditinjau dari fungsi anggaran sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sedangkan fungsi mengatur Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo 2016:4). Sistem pemerintah Republik Indonesia sendiri menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom yang mana untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga, pembangunan daerah menjadi salah satu tujuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis kewilayahan dan lingkungan serta berkelanjutan.