Peralihan Hak Atas Tanah dengan Kuitansi Jual Beli

Abstract

Peralihan hak atas tanah lebih sering dilakukan melalui jual beli. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak suatu bidang tanah. Namun dalam praktiknya, jual beli tanah tanpa akta PPAT masih terjadi misalnya, dalam beberapa kasus yang terjadi di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang menggunakan kuitansi sebagai bukti jual beli tanah.