Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian (PUTUSAN NOMOR: 125/PID. B/2015/PN SPG)

Abstract

Perbedaan pengertian dalam berbagai undang-undang yang ada di Indonesia tentang batas usia seseorang dikatakan sebagai anak menambulkan polemik di Indonesia. Hal ini menunjukan belum terbentuknya keseragaman tentang batasan usia perkawinan. Maraknya praktik perkawinan anak dikarenakan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) memberikan kuasa terhadap pengadilan atau pejabat yang berwenang mengenai proses dispensasi. Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk negara mengakomodasi perkawinan dibawah umur. Apalagi didalam pasal 7 maupun didalam penjelasannya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan dengan jelas apa alasan yang dapat dijadikan dasar diberikannya dispensasi. Dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan metode pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparavite approach) dan pendekatan historis (historical approach). Maka penelitian ini menemukan permasalahanpermasalahan mengenai kepastian hukum di Indonesia. Permasalahanpermasalahan tersebut diantaranya, pertimbangan hakim tentang definisi anak telah sesuai dengan fakta persidangan, serta solusi atas perbedaan norma tentang anak dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan berupa pertimbangan hakim tentang definisi anak tidak sesuai dengan fakta persidangan. Serta solusi atas perbedaan norma tentang anak dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan asas hukum yakni lex specialis derogate lebi generalis Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan isi undang-undang tersebut tanpa menyebutkan apakah anak tersebut sudah menikah atau belum.