Pembangunan Berkelanjutan Dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Abstract

Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia merupakan sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. ISPO merupakan acuan penerapan konsep kelapa sawit berkelanjutan yang dikembangkan berdasarkan pada hukum dan peraturan yang ada di Indonesia. Dengan adanya ISPO, konsep kelapa sawit berkelanjutan akan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan secara nasional. Penguatan pembangunan kelapa sawit yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 ini akan berkembang dengan adanya dua hal yakni penerapan pembangunan yang berkelanjutan, sesuai dengan amanat konstitusi Negara Indonesia dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) serta dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka (3). Dengan ISPO serta ditegakkannya regulasi untuk meningkatkan mutu dan produktivitas kelapa sawit dari awal hingga akhir dengan memerhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi secara seimbang. Rumusan masalah dalam tesis ini terdapat 3 (tiga) rumusan yakni yang pertama, Apa ratio legis pengaturan Indonesian Sustainable Palm Oil, yang kedua, Apakah Indonesian Sustainable Palm Oil yang tertuang dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 telah sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, dan yang ketiga, Bagaimana konstruksi hukum kedepan agar Indonesian Sustainable Palm Oil lebih sesuai dengan pebangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis/sejarah (historical approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) serta menggunakan metode deduktif untuk memperoleh hasil analisis. Kesimpulan dalam tesis ini berdasarkan landasan filosofis yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem sertifikasi ISPO dengan pengaturan dasarnya. Berdasarkan landasan yuridis yaitu Sistem Sertifikasi ISPO yang diatur melalui Perpres ini merupakan Perpres mandiri atau atribusi dalam artian diterbitkan oleh Preiden dalam rangka menjalankan kekuasaannya. Kemudian, berdasarkan ladasan sosiologis sebagai jawaban atas berbagai hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan utama dalam pelaksanaan Sistem Sertifikasi ISPO. Kemudian, bentuk pemenuhan ISPO yang tertuang dalam prinsip dan kriteria ISPO telah memperhatikan empat komponen yang sesuai dengan kosep pembangunan berkelanjutan, yaitu pemerataan dan partisipasi, keragaman, integrasi, dan pandangan jangka panjang, sebagaimana tertuang dalam prinsip dan kriteria ISPO. Sehingga dengan demikian, industri minyak sawit yang terdapat pada peraturan Presiden memiliki kontribusi dalam pencapaian SDGs 2030. Dan yang terakhir bentuk pengaturan kedepan mengenai ISPO yaitu diperlukannya peraturan pelaksanaan Perpres ISPO yang lebih memperhatikan dan menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan, termasuk ekosistem gambut dan hutan alam, serta hak asasi manusia, guna meredam berbagai kritik terhadap peraturan ISPO dan membuat sertifikasi ISPO lebih mudah diperoleh, sehingga menimbulkan kepastian dan keadilan bagi pekebun dan pengusaha kelapa sawit.