IMPLIKASI YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Abstract

Rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi pertama, apakah tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia berimplikasi yuridis terhadap perjanjian pembiayaan konsumen, kedua Apakah kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen mempuyai hak preferen jika akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke KPF, dan ketiga, Apa upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada debitor perjanjian pembiayaan konsumen yang akta pemberian jaminan fidusianya tidak didaftarkan. Tujuan dari penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umun adalah untuk memenuhi syarat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus adalah untuk mengkaji dan menganalisis implikasi yuridis pendaftaran jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan konsumen, Secara metodologis tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (Legal Research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan konseptual (conceptual aproach).. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa keberadaan perjanjian pembiayaan konsumen adalah sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata. Namun demikian, dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia berimplikasi terhadap tidak adanya kepastian hukum yang menjamin kredit pembiayaan yang telah diberikan kepada konsumen dan berimplikasi pula pada tidak adanya hak preferen dari kreditor, dengan demikian apabila kreditor melakukan upaya eksekusi dengan alasan adanya hak preferen maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia tersebut juga berimplikasi pada tidak dapat ditempuhnya upaya penyelesaian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga mekanisme yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan jalan penyelesaian sengketa pada umumnya, yaitu dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana Kreditor Berkedudukan. Namun, sebelum dilakukan upaya-upaya tersebut dapat dilakukan upaya penyelamatan kredit. Saran penulis terkait dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut pertama, membentuk undang-undang tentang lembaga pembiayaan agar terdapat dasar hukum yang kuat terhadap pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan berbagai aspeknya, kedua, melakukan perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai upaya untuk mempertegas ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia, ketiga, Mengenai jaminan fidusia yang tidak atau belum terdaftar, dalam hal terjadi perselisihan akibat wanprestasi oleh debitor diupayakan untuk menyelesaiakan dengan menggunakan jalan musyawarah mufakat dengan menggunakan jalur penyelamatan atau alternatif penyelesaian sengketa sebelum menentukan untuk menggunakan jalur litigasi dengan melibatkan Pengadilan Negeri.