Gerakan Separatis di Papua (OPM) dalam Perspektif Hukum Terorisme

Abstract

Gerakan Separatis Di Papua (Opm) Dalam Perspektif Hukum Terorisme Latar belakang dari penulisan skrisi ini adalah berawal dari adanya keputusan dari Pemerintah Indonesia, yang memutuskan untuk merubah status kelompok separatis OPM (KKB) menjadi kelompok terorisme. Keputusan yang dipilih oleh Pemerintah ini, menimbulkan munculnya perdebatan di kalayak masayarakat mengenai perubahan status kelompok tersebut. Perdebatan tersebut mucul dikarenakan adanya pertanyaan mengenai apakah kelompok OPM (KKB) tersebut dapat dijadikan sebagai kelompok terorisme atau tidak. Hal ini dikarenaka terorisme dengan separatisme adalah merupakan dua hal yang sangat berbeda satu sama lain, baik dari pengertian, ideologi maupun dari tujuannya. Selain itu, peraturan mengani dua hal tersebut diatur di dalam dua peraturan yang berbeda satu sama lain, yang mengatur mengenai upaya penangannya, siapa yang berhak dan berweang dalam menanganinya dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini yaitu yang pertama adalah apakah gerakan separatis di Papua dapat dikategorikan sebagai terorisme dan yang kedua, bagaimana penanggulangan separatisme di Papua dalam perspektif hukum terorisme. Tujuan penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai syarat pokok untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan tujuan khusus penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui mengenai bagaimana kepastian status kelompok OPM (KKB) serta bagaimana penanggulangan separatisme didalam perspektif hukum terorisme. Manfaat pada skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis skripsi ini yaitu agar dapat memberikan sumbangan pemikiran menyangkut kedudukan gerakan separatis (OPM) didalam perspektif hukum pidana. Sementara manfaat secara praktis skripsi ini yaitu agar dapat memberikan informasi kepada para penegak hukum, aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia mengenai pentingnya upaya dalam penanggulangan gerakan separatis (OPM) yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif (doktrinal) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan Perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Selanjutnya metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, serta menggunakan analisa secara deduktif. Sistematika penulisan berkaitan dengan menguraikan sistematika penulisan skripsi dari bagian awal sampai dengan bagian akhir. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa kelompok OPM (KKB) sudah dapat dikategorikan sebagai kelompok terorisme, hal ini dikarenakan bentuk serangan dan tindakan yang dilakukan oleh kelompok OPM (KKB) tersebut, sudah memenuhi unsur-unsur yang ada didalam Undang-undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme. Kemudian dengan adanya keputusan dari Pemerintah Indonesia mengenai perubahan status kelompok OPM (KKB) menjadi kelompok terorisme, maka hal ini tidak hanya merubah mengenai statusnya saja, akan tetepai juga akan merubah dari segala aspek yang ada didalamnya, seperti aspek hukum pidananya,yaitu dari segi hukum materiilnya dan segi hukum formiilnya yang nantinya juga akan berubah. Selain itu instrumen hukum pidana yang digunakan sudah bukan lagi menggunakan KUHP melainkan menggunakan UU Pemberantasan Terorisme. Saran dari penulisan skripsi ini adalah pertama, didalam penangannya harus selalu mengikuti SOP yang berlaku, kemudian perlu adanya pengawasan yang ketat shigga tidak terjadi tindakan semena-mena dari aparat, selain itu alangkah bagusnya apabila pemerintah menggunakan dengan istilah separatis terorisme, sehingga pihak TNI dapat ikut terlibat dalam upaya penagannya. Kedua, dengan melihat kasus yang ada ini, menjadi bukti nyata bahwa di Indonesia sangat sekali membutuhkan adanya perubahan serta pembaharuan di bidang hukumnya, sehingga nantinya kasus serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Hal ini dikarenakan bentuk kejahatan yang selalu berubah dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu.