Analisis Risiko Lingkungan Das Bedadung Segmen Perkotaan Berbasis Pelibatan Masyarakat di Kabupaten Jember

Abstract

Pencemaran di Sungai Bedadung berasal dari aktivitas antropogenik yang dihasilkan dari limbah domestik. Selain itu sumber pencemar Sungai Bedadung juga berasal dari kegiatan industri kecil dan limbah pertanian. Dinamika beban pencemaran akibat aktivitas antropogenik dan proses alam akan mempengaruhi penurunan kualitas air sungai. Penurunan kualitas air sungai ini dapat meningkatkan risiko ekologi berupa paparan pencemaran pada ekosistem perairan. Inventarisasi dan identifikasi mengenai komponen geofisikimia, biologi dan sosial ekonomi Sungai Bedadung segmen perkotaan perlu dilakukan untuk menilai risiko lingkungan yang ada di Sungai Bedadung. Penilaian risiko di Sungai Bedadung segmen perkotaan perlu dilakukan untuk dasar pengelolaan lingkungan di DAS Bedadung Kecamatan Patrang, Sumbersari dan Kaliwates sehingga di dapat rekomendasi prioritas strategi pengelolaan kualitas lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian terjadi penurunan kualitas air Sungai Bedadung. Hal ini sesuai dengan hasil survei yang telah dilakukan, 58% responden berpendapat bahwa Sungai Bedadung tercemar, 36% berpendapat Sungai Bedadung dalam keadaan baik dan 7% tidak tahu. Penilaian risiko menggunakan matriks didasarkan pada kerangka DPSIR sehingga bisa dinilai seberapa besar risiko lingkungan yang telah terjadi di Sungai Bedadung segmen Perkotaan. Risiko Lingkungan Kecamatan Patrang, Sumbersari dan Kaliwates berturut-turut sebesar 0,05; 1,00; 0,72. Berdasarkan penilaian AHP, pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama penyebab penurunan kualitas air di Sungai Bedadung segmen perkotaan. Stakeholder yang dinilai dapat menyelesaikan permasalahan tersebut adalah DLH Kabupaten Jember sebagai pemangku kebijakan tingkat kabupaten. Upaya perbaikan yang perlu dilakukan agar tercipta Sungai Bedadung yang berkelanjutan adalah perbaikan sanitasi. Maka prioritas stategi dalam pengelolaan lingkungan Sungai Bedadung adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dengan desentralisasi maupun dekonsentrasi proses pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal. Hal ini dilakuakan agar setiap stakeholder yang bertanggungjawab atas Sungai Bedadung memiliki seperangkat tujuan umum yang sama dan target dapat tercapai.