Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Hibah 2015 (Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Pamekasan)

Abstract

Untuk percepatan usaha peningkatan aktivitas perekonomian melalui desentralisasi diperlukan adanya instrumen hukum guna lebih memperkuat perekonomian daerah, antara lain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi untuk mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah, pemberdayaan seluruh rakyat,berdaya saing dengan basis efesiensi, dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.