Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kamboja

Abstract

Kamboja merupakan negara di Asia Tenggara yang menjadi negara asal, tujuan, dan negara transit bagi praktik perdagangan orang lintas negara. Kamboja dengan begitu masih harus menghadapi dan memberantas kasus perdagangan orang di dalam negaranya. Guna mengatasi permasalahan ini, Kamboja bekerja sama dengan dua international non-governmental organizations (INGOs), yaitu The Asia Foundation dan International Justice Mission (IJM) yang telah melakukan beberapa upaya untuk memberantas perdagangan orang yang terjadi di negara ini. Namun demikian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja bersama dua INGOs mitranya sejauh ini tercatat belum menunjukkan hasil yang maksimal, meskipun berbagai program sudah dilaksanakan. Berangkat dari temuan fenomena tersebut, penulis dalam skripsi ini tertarik untuk mengungkap apa sebenarnya faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang di Kamboja. Analisis data dalam penelitian ini memuat tahapan yang terdiri dari kondensasi data (data condensation) terkait perdagangan orang di Kamboja, penyajian data (data display) dengan menjabarkan dan mengaitkan data pada konsep dan teori, dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing) untuk menjawab rumusan masalah. Proses analisisnya sendiri menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur atau yang biasa disebut sebagai teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Adapun beberapa konsep dalam penelitian ini yang digunakan sebagai faktor penghambat pemberantasan perdagangan orang, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, korupsi, dan faktor sosial dan budaya lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dua teori, yakni Teori Tahapan Internalisasi Norma dari Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink serta Teori Hubungan Transnasional dan Struktur Domestik dari Thomas Risse-Kappen yang berguna untuk menganalisis permasalahan tentang hambatan dalam mengatasi perdagangan orang yang terjadi di Kamboja. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa norma HAM di Kamboja masih belum terinternalisasi dengan kuat hingga berimplikasi pada situasi perdagangan orang yang tidak membaik dan pada kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang di Kamboja. Lebih lanjut lagi, dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab yang terbagi menjadi sebab tidak langsung dan sebab langsung dari terhambatnya kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang di Kamboja. Struktur domestik Kamboja yang dikendalikan oleh negara atau state-controlled telah menjadi penyebab tidak langsung dari terhambatnya kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang yang dibangun oleh INGOs dan Kamboja. Selain itu, tipe struktur domestik tersebut secara tidak langsung juga membawa dampak negatif terhadap proses internalisasi norma HAM yang penting untuk menegakkan larangan terhadap perdagangan orang. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor penyebab langsung yang menghambat kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang di Kamboja adalah kemiskinan yang melanda negara, rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Kamboja, korupsi yang terjadi dalam penegakan hukum terkait pemberantasan perdagangan orang, serta faktor sosial dan budaya lainnya berupa belenggu utang yang dialami masyarakat dan kurangnya kesempatan kerja yang tersedia di Kamboja.