Pilar-Pilar Hukum Perikatan

Abstract

Hukum perikatan dalam bidang hukum perdata merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum perikatan diatur di dalam Buku III Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) yang diklasifikasikan dalam dua bagian yaitu: 1. perikatan pada umumnya, baik yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang; 2. perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu. Hukum perikatan menganut sistem terbuka yang mempunyai pengertian bahwa setiap subjek hukum dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apa pun dan bagaimanapun isinya sesuai dengan yang dikehendakinya, baik yang diatur di dalam undangundang maupun di luar undang-undang. Hal tersebut berdasarkan kebebasan berkontrak (freedom of contract, contractsvrijeid, partijautonomie) dengan memperhatikan ketentuan bahwa kebebasan berkontrak (freedom of contract, contractsvrijeid, partijautonomie) memiliki pembatasan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1337 BW yaitu sebabnya harus diperbolehkan, tidak dilarang oleh undang-undang, atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum