Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara dalam Menjalankan Reklamasi

Abstract

Indonesia merupakan negara yang menghasilkan bahan galian tambang terbesar ketiga di dunia. Kewenangan dalam mengelola, mengatur, dan melakukan pengawasan atas pengelolaan atau menguasai galian beserta isinya dilimpahkan keapada negara dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Buruknya reklamasi tambang menjadi permasalahan serius yang terjadi paa industri tambang di Indonesia. Pemerintah melalui bermacam kebijakan telah menekankan kewajiban atas para pemegang izin usaha pertambangan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Pada faktanya, masih banyak perusahaan perusahaan pertambangan yang lalai akan kewajiban tersebut dan merampas hak-hak masyarakat terutama lingkungan sekitar wilayah pertambangan. Apabila reklamasi tidak dilakukan maka fngsi ekologis dari wilayah tambang akan menurun drastis. Hal inilah yang menjadi tugas besar yang harus segera dirampungkan oleh pemerintah bersama para pemegang IUP dan IUPK agar masyarakat tidak merasakan kenyataan pahit imbas dari kegiatan pertambangan tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang meliputi pendekatan normatif dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah peraturan mengenai reklamasi,hubungan reklamasi dengan masyarakat serta pengaruhnya, kewajiban perusahaan tambang terhadap hak-hak masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama, reklamasi merupakan kegiatan yang bersifat global dan berkelanjutan. Aspek yang mempengaruhi reklamasi adalah pemerintah, kontraktor pertambangan dan masyarakat. Kedua, kewajiban reklamasi dilaksanakan oleh pemegang izin usaha pertambangan untuk memenuhi hak-hak masyarakat yang semula terampas karena kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Salah satu bentuk antisipasi dari permasalahan – permasalahan yang timbul di kemudian hari, penelitian ini memberikan gagasan untuk pemberdayaan masyarakat agar tidak dijadikan objek yang terkena dampal dan diposisikan sejajar dengan kelompok terlibat lainnya. Landasan hukum tentang penutupan reklamasi lahan pasca tambang harus segera dibentuk untuk melinfungi hak asasi masyarakat. Kewajiban reklamasi aturannya lebh dipertegas dan memuat sanksi yang memiliki efek jera

=== This study focuses on solving problems in the field of legal regulations regarding the obligations of coal mining business license holders in carrying out reclamation. Poor mine reclamation is a serious problem that occurs in the mining industry in Indonesia. The government through various policies has emphasized the obligation on mining business license holders to carry out these obligations. In fact, there are still many mining companies that neglect these obligations and take the rights of the communities around mining areas. If reclamation is not carried out, the ecological function of the mining area will decrease drastically. This is a big task that must be completed by the government together with IUP and IUPK holders so that the community does not feel the harsh reality of the impact of these mining activities. Using normative juridical legal research methods through normative and conceptual approaches, the problems studied in this study are post-mining reclamation regulations, reclamation relations between mining companies and the community, and the obligations of mining companies to the rights of communities around mining areas.