Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah dalam Gugatan Citizen Lawsuit (Studi Putusan 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk)

Abstract

Citizen Lawsuit merupakan gugatan yang menggugat kebijjakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara oleh warga negara yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh kebijakan pemerintah. Dalam bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 di propinsi Kalimantan Tengah, masyarakat Kalimantan Tengah dirugikan akibat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang tidak maksimal oleh pemerintah Pusat dan propinsi Kalimantan Tengah. Kerugian tersebut bersifat masif dan mengakibatkan masyarakat tidak dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 28H UUD NRI 1945, Pasal 2 dan Pasal 9 (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 65 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Tetapi, Citizen Lawsuit dalam praktiknya yang menggunakan hukum acara perdata dianggap tidak sejalan dengan asas hukum acara perdata. Oleh karena itu Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah skripsi dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Gugatan Citizen Lawsuit (Studi Putusan 3555 K/Pdt/2018)” Permasalahan dalam skripsi ini yaitu legal standing citizen lawsuit dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia; mencari makna perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam gugatan Citizen Lawsuit (studi putusan nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk) dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara gugatan Citizen Lawsuit nomor 3555 K/Pdt/2018.yang menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode tipe penelitian yuridis normatif karena permasalahan didalamnya menerapkan kaidah-kaidah hukum positif dalam pembahasan dan penguraiannya. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, non hukum serta analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir