Penguatan Tata Kelola Administrasi Desa Berbasis Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen di Program Studi Ekonomi Pembangunan (Prodi EP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Uiversitas Jember melalui wadah working group dosen memiliki tujuan utama membangun keterkaitan ekonomi antara wilayah perkotaan (urban economy) dan wilayah pedesaan (rural economy). Pada pengabdian yang kedua difokuskan terutama terhadap tata kelola pemerintahan desa sehingga menuju desa yang berdaya saing. Salah satu aspek yang perlu dikaji lebih tentang pemerintahan desa di era otonomi desa yaitu kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa sesuai tujuan dan tuntutan undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa. Kapasitas pemerintah desa dinilai belum mampu untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki sesuai undang-undang desa tersebut. Lemahnya kapasitas pemerintah desa berdampak pada kegagalan implementasi undang-undang desa sehingga bermuara pada buruknya pembangunan desa. Pemerintah desa juga menghadapi persoalan serius yaitu minimnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, kuantitas perangkat desa sangat kurang, dan perangkat desa belum memahami tupoksi masing-masing. Untuk mengatasi persoalan di atas, pemerintah desa berupaya menyelenggarakan pemerintahan desa berbasis teknologi informasi (e government) namun upaya tersebut tidak berhasil diterapkan secara baik karena pemerintah desa tidak memiliki sumber daya manusia profesional pada bidang informasi teknologi dan pemerintah desa tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengembangkan program e government tersebut. Oleh karena itu pentingnya mendorong aparatur desa dan masyarakat Desa Karangbayat untuk membiasakan diri memanfaatkan pelayanan berbasis internet,dan pemerintah daerah Kabupaten Jember harus memberikan dukungan terhadap pemerintah desa yang melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pemerintah pusat harus mendukung pemerintah desa untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa seperti penambahan perangkat desa.