PKPU dan Ketidakadilan

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/104354

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.date.accessioned	2021-04-22T04:15:23Z	-
dc.date.available	2021-04-22T04:15:23Z	-
dc.date.issued	2018-09-01	-
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104354	-
dc.description.abstract	KETENTUAN Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018) dan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD (PKPU 26/2018) menjadi sumber polemik yang hebat sejak kelahirannya. Lebih dari itu, aturan terkait larangan mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tersebut telah di-judicial review ke Mahkamah Agung. Selanjutnya Mahkamah Agung menerima permohonan para pemohon dengan membatalkan ketentuan-ketentuan tersebut melalui putusannya	en_US
dc.language.iso	Ind	en_US
dc.publisher	Duta.co Berita Harian Terkini	en_US
dc.subject	PKPU dan Ketidakadilan	en_US
dc.title	PKPU dan Ketidakadilan	en_US
dc.type	Article	en_US
dc.identifier.kodeprodi	KODEPRODI0710101#Ilmu Hukum	-
dc.identifier.nidn	NIDN0004108206	-
Appears in Collections:	LSP-Popular Article

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
FH-artikel_Adaam Muhshi_PKPU dan Ketidakadilan.pdf		504.47 kB	Adobe PDF	View/Open

DSpace JSPUI